Indonesia telah menyampaikan pembaruan Voluntary National Contribution (VNC) pada 20th Session of United Nations Forum on Forest (UNFF20) yang digelar 5-9 Mei 2025 di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
Pada pertemuan tahunan Forum Kehutanan PBB itu, setiap negara anggota diimbau menyampaikan perkembangan VNC sebagai bentuk dukungan terhadap Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017-2030.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti, selaku Ketua Delegasi RI, menjelaskan, Indonesia telah mengembangkan beberapa strategi dengan membentuk gugus tugas agroforestri regeneratif dan percepatan pengakuan hutan adat.
“Saat ini, Indonesia telah mengakui sekitar 332.500 hektare (ha) hutan adat dan telah mendistribusikan 8.3 juta ha akses perhutanan sosial kepada 11 ribu kelompok tani hutan yang mencakup hampir 1.4 juta rumah tangga,” kata Dirjen Laksmi dalam keterangan yang dikutip Selasa, 5 Mei 2025.
Pengelolaan hutan telah berkembang melalui pendekatan berbasis bentang alam yang mengintegrasikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi dari pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
Konsesi kehutanan Indonesia saat ini diatur di bawah kerangka perizinan baru yang dikenal sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Adapun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia telah menjadi instrumen penting. Hingga 2025, lebih dari 2.2 juta dokumen Lisensi V-Legal/FLEGT diterbitkan untuk mendukung legalitas dan keberlanjutan ekspor produk kayu,” jelas Dirjen Laksmi.
Indonesia telah memobilisasi pembiayaan terkait kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung program prioritas nasional, seperti Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030.
Indonesia baru meluncurkan Jendela Keanekaragaman Hayati dan menyambut komunitas global untuk mendukung pendanaan kegiatan berbasis keragaman hayati.
Sumber: Investor Daily Indonesia. Rabu, 7 Mei 2025. Hlm. 8.
